Koperasi memiliki potensi besar dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Hal ini terungkap dari pandangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, terkait Instruksi Presiden Nomor 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Irman menyatakan bahwa program ini dapat menjadi momentum penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama di tingkat desa.
Pemerintah pusat sedang fokus untuk membentuk 80.000 koperasi desa, menyusul dari target awal sebanyak 70.000 koperasi. Program Kopdes Merah Putih dianggap sebagai strategi efektif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Koperasi dinilai memiliki potensi besar dalam menangani kesenjangan ekonomi yang masih ada di berbagai daerah.
Inisiatif pembentukan Kopdes Merah Putih sendiri berasal dari Presiden Prabowo Subianto dan ditetapkan dalam rapat bersama para menteri pada awal Maret 2025. Program ini bertujuan untuk membentuk 70.000 koperasi desa di seluruh Indonesia. Salah satu keuntungan strategis dari koperasi ini adalah mempersingkat rantai pasok hasil pertanian, sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan lebih besar tanpa ketergantungan pada tengkulak.
Di Provinsi Sumatera Barat, program ini akan menargetkan 1.035 nagari sebagai sasaran utama, dimana setiap nagari akan mendapatkan dana koperasi sebesar Rp5 miliar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Upaya Irman Gusman dalam mendorong program ini juga terlihat dari kunjungan kerjanya ke Pemerintah Kabupaten Solok sebagai langkah sinergis antara pemerintah daerah dengan perwakilan daerah di tingkat pusat.
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, mendorong kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah untuk memastikan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan optimal di Kabupaten Solok. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan Kabupaten Solok dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik. Semua upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.
