Reformasi Intelijen Indonesia: Peran Penting Pengawasan dan Kelembagaan
Reformasi intelijen Indonesia menghadapi dua tantangan utama yang perlu segera diatasi, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Hal ini diungkapkan oleh Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, dalam diskusi bertajuk “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” yang diselenggarakan di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta.
Reformasi Intelijen Indonesia perlu disertai dengan pengawasan yang lebih profesional dan akuntabel. Reformasi Intelijen Indonesia harus bergerak maju dalam memperbaiki pengelolaan dan pengawasannya.
Menurut Aditya, pengawasan intelijen yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih cenderung bersifat politis. Ia menekankan bahwa perlu adanya model pengawasan yang lebih objektif dan akuntabel agar tidak terjebak dalam kepentingan politik tertentu.
Reformasi Intelijen Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam memastikan bahwa intelijen di Indonesia beroperasi dengan efisien dan akuntabel.
Senada dengan Aditya, Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengawasan intelijen. “Meskipun pengawasan intelijen tidak bisa sepenuhnya transparan, prinsip akuntabilitas tetap harus dijaga agar ada kontrol demokratis yang efektif,” ujarnya.
Reformasi Intelijen Indonesia akan berhasil jika semua pihak berkomitmen untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan intelijen. Reformasi Intelijen Indonesia harus mampu menjadi contoh tata kelola yang baik dalam lingkup global.
Rizal menambahkan bahwa tim pengawas intelijen seharusnya memiliki kewenangan penyidikan dalam kasus penyimpangan. Hal ini bertujuan agar pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga mampu mengungkap penyalahgunaan wewenang dalam lembaga intelijen.
Penting bagi Reformasi Intelijen Indonesia untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada tim pengawas intelijen. Hal ini agar proses pengawasan dapat berjalan dengan efisien dan efektif.
Di sisi kelembagaan, Rodon Pedrason, mantan Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), menilai bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. BIN kini lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dan memiliki beberapa kedeputian baru yang berfokus pada siber, komunikasi, dan informasi.
Reformasi Intelijen Indonesia harus mengakomodasi perkembangan teknologi dan tantangan baru yang muncul. Reformasi Intelijen Indonesia perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk tetap relevan.
Namun, perubahan ini juga diiringi dengan tantangan. Andhika Dinata, seorang jurnalis, menyoroti bahwa kultur intelijen kini semakin terbuka, yang bisa berisiko mengurangi prinsip incognito atau kerahasiaan. Ia juga mencatat bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam struktur BIN masih sangat minim.
Reformasi Intelijen Indonesia harus memperhatikan masalah pengawasan dan kelembagaan serta memastikan bahwa kultur kerahasiaan tetap terjaga. Reformasi Intelijen Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai penting.
Selain itu, perkembangan teknologi intelijen juga menjadi perhatian. Diyauddin, analis utama Maha Data Lab 45, mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi asing dalam sistem intelijen nasional dapat menimbulkan risiko keamanan yang serius. Hal ini diperkuat oleh Awani Yamora Masta, Kepala Kantor Internasional FISIP UI, yang menekankan perlunya respons cepat terhadap ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data.
Penting bagi Reformasi Intelijen Indonesia untuk mempertimbangkan secara serius penggunaan teknologi dalam operasional intelijen. Reformasi Intelijen Indonesia harus memiliki strategi yang matang dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.
Diskusi yang dipandu oleh Yudha Kurniawan, Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, ini menyoroti pentingnya reformasi intelijen Indonesia yang lebih struktural dan terukur. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam aspek pengawasan dan kelembagaan.
Reformasi Intelijen Indonesia harus menjadi prioritas dalam memperbaiki system pengawasan dan kelembagaan intelijen. Reformasi Intelijen Indonesia harus dijalankan dengan tekun untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Diperlukan strategi yang lebih matang dalam tata kelola intelijen agar tetap efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan yang lebih baik, reformasi intelijen Indonesia dapat menjadi lebih transparan, profesional, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Dan Pengawasannya
Sumber: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Intelijen
