Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bersama Tony Blair Institute (TBI) meningkatkan kolaborasi untuk mendukung implementasi pemerintahan digital di Indonesia. Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan pentingnya pemerintahan digital sebagai kunci dalam memajukan pembangunan. Kolaborasi antara kedua pihak membahas berbagai aspek pemerintahan digital, termasuk kontribusinya dalam mengatasi kemiskinan dan transformasi digital pemerintah.
Rini juga menyoroti isu-isu krusial yang menjadi fokus utama pemerintahan digital, seperti upaya digitalisasi dalam menurunkan kemiskinan, mendukung sistem perpajakan, layanan perizinan berusaha, dan administrasi pemerintahan. Melalui strategi ini, diharapkan birokrasi pemerintahan dapat lebih efisien dan masyarakat menerima manfaat secara berkelanjutan.
Kementerian PANRB menerapkan strategi prioritas dengan fokus pada penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan transformasi digital pemerintah. Kolaborasi dengan TBI diharapkan dapat memperkuat transformasi digital di sektor pemerintahan melalui pengembangan praktik terbaik global. Selain itu, TBI juga diharapkan dapat memfasilitasi akses dan kolaborasi dengan mitra pembangunan global seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan United Nations Development Programme (UNDP).
Kedua belah pihak berencana menyusun peta jalan dan visi kolaborasi yang berkelanjutan untuk mengukur keberhasilan transformasi digital. Di samping itu, kerja sama antara TBI dan Kementerian PANRB dalam mewujudkan pemerintahan digital telah dimulai sejak tahun 2023. Country Director TBI, Shuhaela Haqim, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya Kementerian PANRB dalam mencapai tujuan pemerintahan digital di Indonesia.
