Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam upaya percepatan penyelesaian paradoks yang ada di Indonesia. Negara ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari deposit nikel terbesar di dunia hingga pasaran sawit dunia, namun masih terdapat ketimpangan yang perlu segera diselesaikan. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguasaan sumber daya alam sesuai dengan mandat Pasal 33 UUD 1945 untuk mengakhiri paradoks tersebut. Dengan dibentuknya Danantara, lembaga investasi baru, Indonesia berharap dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Melalui konsolidasi kekayaan dan kekuatan negara melalui Danantara, diharapkan dapat mempercepat pembangunan sektor strategis seperti industri hilirisasi nikel dan kobal, pengembangan kecerdasan buatan, serta pembangunan kilang minyak. Dengan aset senilai Rp14 triliun yang dikelola oleh Danantara, Indonesia berambisi mencapai tujuan sebagai negara maju dengan kesejahteraan merata pada tahun Emas 2045. Danantara, yang diluncurkan sebagai hadiah ulang tahun ke-80 Indonesia, diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengelola investasi tetapi juga menjadi pendorong utama dalam merealisasikan visi Indonesia Emas 2045.
Hilirisasi sumber daya alam dipandang sebagai kunci untuk mencapai kemajuan yang lebih baik dan mempercepat pembangunan yang signifikan, sebagai langkah Indonesia untuk mengakhiri paradoks yang telah lama melanda negara ini. Dengan demikian, BPI Danantara menempatkan diri sebagai salah satu instrumen utama dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat.
