Pemerintah melalui Istana memberikan respons terhadap kasus korupsi ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, terungkap adanya dugaan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah secara penuh mendukung upaya penegakan hukum yang tengah dilakukan. Langkah pemberantasan korupsi tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melawan korupsi, baik di instansi pemerintah maupun di perusahaan milik negara (BUMN).
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina, baik di level holding maupun anak perusahaannya, untuk segera memperbaiki tata kelola setelah munculnya kasus ini. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan Pertamina bisa menjadi perusahaan yang lebih kokoh dan profesional. Hasan menegaskan bahwa Pertamina merupakan aset penting dalam perekonomian nasional, sehingga upaya membersihkan harus dilakukan agar tata kelola perusahaan tetap terjaga dengan baik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kasus oplosan BBM menjadi prioritas utama pemerintah. Ia berkomitmen untuk menata sektor minyak di Indonesia serta memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas. Prabowo menyatakan, “Semua sedang diurus, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat.”
