Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia mendapat perhatian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam pertemuan dengan ORTN BRIN dan PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), Bappenas menyampaikan rencananya untuk mendukung transisi energi jangka panjang melalui PLTN. Menurut Wakil Menteri Bappenas, pengembangan energi nuklir bukanlah hal yang mudah karena ekosistemnya belum terbentuk sepenuhnya.
Pemanfaatan nuklir di Indonesia hingga saat ini baru sebatas pada sektor non-energi, seperti kesehatan, pangan, dan pertanian. Namun, dengan komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission 2060, energi nuklir dianggap sebagai solusi utama dalam pengembangan energi bersih. Meskipun demikian, Indonesia masih dihadapkan pada tiga tantangan utama dalam pengembangan PLTN, yaitu posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, serta pemetaan stakeholder terkait.
Dalam langkah strategisnya, Bappenas akan membentuk kelompok kerja untuk merevisi isu kelembagaan dan menyusun rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan PLTN. Beberapa strategi yang akan dilakukan termasuk pembentukan tim percepatan pembangunan, reformasi regulasi energi nuklir, dan pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Tantangan sosial dan politik juga menjadi fokus, dengan permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga melibatkan isu sosial dan politik dalam pembangunan PLTN. Menurut Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tantangan ini telah menghambat rencana pembangunan PLTN yang telah digaungkan sejak 20 tahun lalu.
