Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, memprioritaskan akselerasi distribusi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada siswa dan ibu hamil di Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan urgensi tersebut setelah pertemuan tertutup dengan beberapa anggota Kabinet Indonesia Maju dan Prabowo di Istana Merdeka. Pesan dari Prabowo yang disampaikan oleh Dadan menekankan pentingnya fokus semua kementerian dan lembaga untuk melaksanakan equalisasi program ini. Prabowo sangat prihatin dengan keluhan anak-anak yang belum menerima makanan bergizi, bahkan hingga bertanya kepada orang tua mereka mengapa mereka belum mendapat manfaat seperti teman-temannya. Sejak dimulainya Program Makanan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025, program ini telah berjalan di 31 provinsi dan telah memberikan manfaat kepada lebih dari 650 ribu penerima. Target selanjutnya adalah meningkatkan distribusi program ini menjadi 3 juta penerima pada Januari-April dan 6 juta pada April-Agustus. Kerja sama yang lebih erat antar kementerian terlibat sangat diperlukan untuk memastikan anak-anak di sekolah segera mendapat akses makanan bergizi. Prabowo mendorong percepatan proses ini melalui kerja sama lintas sektor dari perencanaan di Bappenas, bantuan dari berbagai kementerian seperti Pertahanan, TNI Polri, Desa, Koperasi, UKM, Dalam Negeri, BUMN, dan lainnya guna melayani lebih banyak anak di seluruh Indonesia, termasuk ibu hamil.
“Pemerintah Prabowo Subianto Dorong Distribusi Makanan Nutrisi Gratis”
Read Also
Recommendation for You

Presiden RI Prabowo Subianto telah kembali ke Indonesia setelah menghadiri perayaan 80 Tahun Kemenangan Perlawanan…

Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke Indonesia setelah melakukan kunjungan negara ke Beijing, Tiongkok. Setibanya…

Prabowo Subianto dan Xi Jinping bertemu di Beijing dan mencapai kesepakatan penting. Kedua pemimpin membahas…

Pada tanggal 3 September yang cerah, Presiden Tiongkok Xi Jinping menerima kunjungan dari Presiden Indonesia…

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima dan merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif…


