Informasi Prabowo Subianto Terkini dari Sumber Terpercaya

Aktivis Papua Mendesak untuk Menghentikan Proyek Sawah Satu Juta Hektar di Merauke

Aktivis Papua Mendesak untuk Menghentikan Proyek Sawah Satu Juta Hektar di Merauke

Pemerintah Indonesia sedang melakukan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, di bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Upaya ini telah mendapat kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.

VOA – Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan dimulai pada tanggal 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024. Surat tersebut memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur dan prasarana ketahanan pangan. Persetujuan ini diberikan atas nama Kementerian Pertahanan RI untuk meliputi kawasan seluas 13.540 hektar di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Proyek ini merupakan bagian dari PSN Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke yang bertujuan untuk mengembangkan 1 juta hektar lahan sawah.

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa lokasi proyek ini berada di kawasan hutan adat dan terdapat lokasi dengan nilai konservasi tinggi. Perwakilan pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend dan Gebze Dinaulik, menyatakan bahwa tanah mereka telah digusur.

“Pelaksanaan proyek ini melanggar hak hidup, hak masyarakat adat, dan merusak lingkungan hidup sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip Persetujuan Bebas dan Didahulukan,” kata Franky Samperante, Direktur PUSAKA.

PUSAKA juga menduga bahwa proyek PSN Merauke dalam mencetak sawah baru satu juta hektar dan pembangunan infrastuktur ketahanan pangan ini belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan.

“Masyarakat terdampak dan organisasi lingkungan hidup tidak dilibatkan sejak awal dalam pembahasan kerangka acuan dan penilaian Amdal serta belum menerima informasi mengenai dokumen lingkungan,” ungkap Franky.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua juga mengritik proyek tersebut dan meminta pemerintah untuk menghentikan penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi di Merauke.

Pemerintah terus melanjutkan pelaksanaan PSN di Merauke meskipun mendapat berbagai kritik. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, memastikan bahwa proyek PSN yang sedang berjalan di Kementerian Pertanian seperti program food estate di Humbang Hasundutan dan mencetak sawah di Merauke berjalan dengan baik.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga menekankan komitmen pemerintah dalam menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan dunia dengan mempercepat target swasembada pangan. Dia juga memberikan instruksi untuk optimalisasi lahan di beberapa distrik di Merauke.

Dengan adanya kritik dan desakan untuk menghentikan proyek PSN di Merauke, pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi mendalam terkait dampak lingkungan dan masyarakat sekitar sebelum melanjutkan proyek tersebut.

Source link