DHI FISIP UI menggelar Diskusi tentang Isu Keamanan Nasional dan Alat Sadap yang Dianggap Melanggar HAM
Laporan terbaru dari Amnesty International menyoroti masalah pembelian dan penggunaan alat sadap oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel. Amnesty menunjukkan bahwa penggunaan alat sadap tersebut merupakan tindakan represif terhadap kebebasan sipil.
Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran hukum Indonesia, terutama dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Untuk membahas isu ini, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) mengadakan diskusi dalam seminar yang berjudul “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada 30 Mei 2024.
Diskusi itu diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi dan dipandu oleh Broto Wardoyo, seorang dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI. Beberapa pembicara terkemuka hadir untuk memberikan wawasan mendalam mengenai topik yang sedang hangat dibahas.
Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Asra Virgianita, menekankan bahwa topik seminar tersebut sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu keamanan nasional dan hak asasi manusia.
Dalam seminar ini, para peserta dari akademisi dan masyarakat diajak untuk melihat isu spyware dari berbagai sudut pandang guna memperoleh pemahaman yang seimbang.
Sulistyo dari BSSN RI menyampaikan tentang pentingnya perlindungan data sebagai isu nasional. Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk utama ancaman terhadap data, yaitu Data Dicari, Data Diberi, dan Data Dicuri yang dilakukan oleh cyber criminal.
Simon menyoroti pentingnya penggunaan Open Source Intelligence (OSINT) dalam pengumpulan data intelijen guna mengurangi kebutuhan metode yang lebih invasif dan berpotensi melanggar kebebasan sipil.
Ali Abdullah Wibisono menutup sesi dengan mendalami landscape keamanan siber di Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi unfinished nation building.
Seminar ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu keamanan nasional dan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya terkait penggunaan alat sadap yang dianggap melanggar HAM.
