Jakarta – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambut kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann di Jakarta.
Salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait dengan proses keanggotaan penuh Indonesia di OECD, menyusul kunjungan sebelumnya Cormann ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (28/5) sore.
“Bagaimana kabarmu,” sapa Prabowo saat menyambut Cormann beserta Airlangga.
“Sangat baik, senang bertemu dengan Anda,” jawab Cormann.
Saat ini Indonesia berada dalam tahap kandidat untuk keanggotaan OECD, yang dikenal sebagai akses. Dalam proses ini, Indonesia harus mengajukan memorandum awal untuk memenuhi standar dan persyaratan keanggotaan resmi OECD.
Langkah Indonesia menuju keanggotaan OECD adalah sejarah, karena Indonesia adalah negara pertama dari Asia Tenggara yang menjadi kandidat keanggotaan OECD. Sejauh ini, 38 negara telah mendukung masuknya Indonesia ke OECD.
OECD adalah organisasi internasional yang mempromosikan koordinasi kebijakan dan kebebasan ekonomi di antara negara-negara maju. Awalnya, namanya adalah Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi Eropa (OEEC), didirikan pada tahun 1948 untuk memantau kontribusi dari AS dan Kanada.
Kemudian, OECD dibentuk pada tahun 1961 dan mencakup negara-negara seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa Barat, Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Sejak saat itu, markas OECD berada di Paris, Prancis.
Keanggotaan OECD berkembang pada tahun 1990-an dengan inklusi Meksiko, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, India, Brasil, Republik Rakyat Tiongkok (PRC), dan India juga telah mendukung agenda OECD.
Visi dan misi OECD sendiri adalah untuk mempromosikan kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di negara-negara maju. Akibatnya, tujuan utama OECD adalah untuk meningkatkan ekonomi global dan mempromosikan perdagangan dunia, memberikan platform bagi pemerintah dari berbagai negara untuk berkolaborasi dan mencari solusi.
