Government Priority Programs to Accelerate Development Strategy

Abstrak: Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045 Pasca delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan yang akan datang perlu fokus pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. 17 target ini penting karena mereka mewakili batu loncatan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi negara maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita sadar akan tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita langsung, mempersiapkan diri dengan kemampuan untuk mengatasinya. Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan mendasar bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus diperjuangkan dengan cepat dan cermat. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program perkebunan pangan, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Target tambahan 4 juta hektar lahan panen tambahan ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan luas panen ini, diasumsikan semuanya adalah sawah padi, maka akan ada tambahan 20 juta ton padi (dengan asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan asumsi hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan aviasi biofuel dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti hidro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui pengelolaan air yang baik, membuatnya tersedia selama kekeringan dan mencegah bencana selama musim hujan. Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Negara Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung prinsip-prinsip UUD 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan pungutan wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan dalam kemampuan Badan Penerimaan Negara, seiring dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem pajak, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara. Untuk itu, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan koleksi pendapatan dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat. Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya kurangnya kekayaan tetapi juga cerminan dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Ini juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan isu sosial yang luas, yang mengarah pada generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir 2029 adalah tujuan-tujuan kritis.
Prioritas Target 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merugikan produktivitas individu dan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran dalam keluarga. Sejalan dengan itu, pemerintah bertugas untuk menutup setiap peluang penyelundupan narkoba. Target Prioritas 5: Memastikan Akses Pelayanan Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berjalan memerlukan perbaikan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat merupakan prioritas utama bagi pemerintah. Prioritas Target 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Ini termasuk membentuk dana abadi untuk pendidikan, pondok pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan NGO. Inovasi akan secara alami mengikuti kemajuan di bidang ini. Dengan demikian, kami bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk penelitian dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang menguatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digitalisasi penting untuk memupuk otonomi nasional.
Prioritas Target 7: Melestarikan Seni Budaya, Meningkatkan Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pemeliharaannya melindungi warisan berharga kami. Membentuk dana warisan budaya memastikan pemeliharaan budaya kita yang berkelanjutan. Program-program yang ditujukan untuk pemeliharaan budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di pentas global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menghasilkan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial. Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-Anak, dan Penyandang Disabilitas Membuat masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran penting negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan memperjuangkan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, yang meliputi akses…

Source link