Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang mencatat sebanyak 454 orang pendaftar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terindikasi menjadi anggota Partai Politik (Parpol) di Pemilu 2024.
Pengumuman anggota KPPS pada 23 Desember 2023 lalu, setelah sebelumnya dinyatakan lolos melalui administrasi pencalonan, terindikasi banyak kejanggalan dan keresahan masyarakat.
“Sesuai regulasinya dan aturan UU Pemilu, tentu hal ini sangatlah dilarang,” kata Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang, M. Dhofarul Muttaqiin, pada Selasa (26/12/2023) melalui pesan tertulisnya.
Bawaslu Rembang akan terus mengawal independensi yang mengacu pada ketentuan Pasal 72 UU Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu, anggota KPPS tidak diperkenankan dari anggota parpol.
Meski demikian, kata Muttaqiin, Bawaslu Rembang menekankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera mengambil langkah/tindakan penanganan demi terwujudnya demokrasi yang Jujur dan Adil.
Ketua Bawaslu Rembang, Totok Suparyanto mengatakan bahwa 454 anggota KPPS yang terindikasi anggota parpol di aplikasi Sipol tersebut ditemukan pasca pengumuman administrasi rekrutmen beberapa hari lalu.
Atas temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang meminta KPU setempat menindaklanjuti. Misalnya, memastikan bahwa nama nama tersebut benar benar anggota parpol atau bukan.
